Sita Aset Rp 19,7 M Rafael Alun, KPK Serahkan ke Kejagung

JAKARTA - Sebuah langkah signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara baru saja terlaksana. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan aset rampasan yang berasal dari kasus tindak pidana korupsi mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, senilai Rp 19, 78 miliar kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyerahan ini dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) pada Senin (17/11/2025).

Aset yang diserahkan ini merupakan hasil dari proses hukum yang panjang, yang sebelumnya telah dipindahtangankan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 341/MK/KN/2025. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini, mengingat pentingnya pemulihan aset bagi kepentingan negara.

Baca juga: KPK Panggil Eks Dirut Antam Arie Prabowo Ariotedjo Terkait Korupsi Pengolahan Anoda Logam

"Kita sudah banyak memulihkan aset yang kita miliki dengan banyak instansi, sepanjang itu untuk kepentingan negara, ” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Secara rinci, aset yang kini beralih tangan ini mencakup sebidang tanah seluas 324 meter persegi beserta bangunan seluas 618 meter persegi yang berlokasi di kawasan strategis Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung akan mengelola aset ini secara resmi sebagai Barang Milik Negara (BMN), sebuah langkah krusial dalam menutup kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan memperkuat fondasi tata kelola lembaga penegak hukum.

Baca juga: Kejagung Sita 6 Bidang Tanah Milik Tersangka Korupsi Kredit PT Sritex Seluas 20.027 Meter Persegi

Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto, menegaskan bahwa pengelolaan aset rampasan ini memiliki makna mendalam.

“Pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel menunjukkan penindakan juga bertujuan memulihkan hak negara dan mendorong tata kelola bersih, ” kata Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto.

Baca juga: Dugaan Korupsi SPAM Pesawaran, Kadis PUPR Zainal Fikri Dipanggil Kejati Lampung

Ia menambahkan bahwa penetapan status penggunaan aset hasil korupsi bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah upaya serius untuk memulihkan kerugian negara secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Penyerahan aset ini menjadi bukti nyata sinergi antarlembaga penegak hukum yang semakin kuat.

Dalam konteks pemulihan aset atau asset recovery, KPK menekankan bahwa barang rampasan negara tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Sebaliknya, aset tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi institusi negara. Melalui kerja sama yang erat ini, KPK berharap aset yang dikembalikan ke negara dapat meningkatkan kapasitas Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam menegakkan keadilan, sekaligus memperkuat peran lembaga agar seluruh proses pemulihan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. (PERS) 

Baca juga: Skandal Korupsi Rp24,6 M, Staf Bank Berinisial MY di Kabupaten Cirebon Resmi Jadi Tersangka