BPKPK Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Rumah Jabatan DPR, Hiphi Hidupati Diperiksa

JAKARTA - Upaya menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020 terus digeber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan angka kerugian yang timbul akibat perkara tersebut.

Proses krusial ini melibatkan pemeriksaan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Mereka adalah Sri Wahyu Budhi Lestari dan Hiphi Hidupati. Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan oleh tim BPKP pada tanggal 20 Oktober 2025.

Baca juga: Dua Pejabat Singkawang Parlinggoman dan Witoto Ditahan Kejari Terkait Korupsi HPL Pasir Panjang

"Kedua saksi hadir dan pemeriksaan dilakukan oleh tim BPKP dalam rangka menghitung kerugian negaranya, " ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Kasus yang diduga merugikan keuangan negara ini telah memasuki tahap penyidikan sejak 23 Februari 2024. Puncaknya, pada 7 Maret 2025, KPK secara resmi menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta enam orang lainnya sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Sita Hampir Rp 100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 di Era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Namun, hingga kini para tersangka belum dilakukan penahanan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa penahanan masih menunggu rampungnya perhitungan kerugian keuangan negara yang sedang dilakukan oleh BPKP. (PERS)