Dua Mantan Pejabat PT PP Didik Mardiyanto dan Herry Nurdy Nasution Didakwa Rugikan Negara Rp46,8 Miliar

JAKARTA - Dua mantan pejabat teras PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP kini menghadapi jerat hukum serius. Mereka didakwa telah merugikan negara dengan nilai fantastis, mencapai Rp46, 8 miliar. Dugaan kuat, kerugian ini timbul akibat manipulasi tagihan proyek-proyek strategis perusahaan pelat merah tersebut untuk keuntungan pribadi.

Baca juga: Morin Yulia, Staf Bank yang Gelapkan Rp 24,6 Miliar untuk Barang Mewah, Kini Ditahan

Sosok yang terseret dalam kasus ini adalah Didik Mardiyanto, yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi (Kadiv) Engineering, Procurement, and Construction (EPC), serta Herry Nurdy Nasution, Head of Finance dan Human Capital Department Divisi EPC.

Menurut jaksa penuntut umum, rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2023 menjadi periode krusial. Dalam kurun tersebut, PT PP berhasil memenangkan dan melaksanakan sembilan proyek konstruksi besar. Sebut saja pembangunan Smelter Nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang merupakan milik PT Ceria Nugraha Indotama; proyek Mines of Bahodopi Block 2 & 3 di Kabupaten Morowali untuk PT Vale Indonesia; serta pembangunan Sulut-1 Coal Fired Steam Power Plant di Manado yang dikerjakan untuk PT PLN (Persero).

Baca juga: Wakil Ketua II DPRD NTB Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Uang 'Siluman' Pokir 2025

Proyek-proyek lain yang juga disebut dalam dakwaan meliputi PSPP Porsite, Mobil Power Plant Paket 7, Mobil Power Plant Paket 8, Bangkanai GEPP 140MW, dan Manyar Power Line, serta pengadaan lainnya di Divisi EPC.

Jaksa memaparkan, aliran dana yang seharusnya disalurkan oleh PT PP Pusat ke Divisi EPC untuk pembayaran tagihan proyek justru disalahgunakan oleh kedua terdakwa. Mereka diduga mengelola dana tersebut di luar pembukuan resmi perusahaan.

Baca juga: Nadiem Makarim Pulih, Kembali Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel

"Namun Terdakwa bersama Herry Nurdy Nasution mengelola dana tersebut untuk kepentingan pribadi di luar pembukuan PT PP dengan cara mengeluarkan dana PT PP menggunakan pengadaan barang dan jasa yang tidak didukung adanya underlying transaction (fiktif) selama periode 2022 sampai 2023 sebesar Rp46.855.782.007, " kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (06/1/2026).

Perbuatan ini, menurut jaksa, telah memperkaya sejumlah pihak. Didik Mardiyanto diduga meraup keuntungan pribadi sebesar Rp35.325.672.032. Sementara itu, Herry Nurdy Nasution diduga memperkaya diri senilai Rp10.801.303.343. Tak hanya itu, Imam Ristianto, yang berprofesi sebagai Direktur PT Adipati Wijaya, juga disebut turut diperkaya sebesar Rp707.000.000.

Baca juga: Orang Tua Nadiem Makarim Hadiri Sidang Perdana Praperadilan di PN Jakarta Selatan

Atas perbuatannya, Didik dan Herry didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang diperberat dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (PERS)