SP3 Kasus Nikel Konawe Utara Picu Kekhawatiran Saut Situmorang: Dewas di KPK Harus Bekerja!

JAKARTA - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, telah menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik. Penghentian ini, yang ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), memicu kekhawatiran akan adanya potensi masalah internal di lembaga antirasuah tersebut.

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, secara tegas meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk segera mengambil langkah. Ia mendesak agar Dewas melakukan audit dan penyelidikan internal terkait penerbitan SP3 atas kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara senilai Rp2, 7 triliun tersebut.

Baca juga: Morin Yulia, Staf Bank yang Gelapkan Rp 24,6 Miliar untuk Barang Mewah, Kini Ditahan

“Dalam permasalahan ini, Dewas di KPK harus bekerja. Karena Dewas itu, kan kerjanya untuk mempelajari kinerja-kinerja dari pimpinan-pimpinan KPK, staf-staf KPK. Panggil pimpinannya, panggil penyidiknya untuk menjelaskan alasan kenapa itu (kasusnya) dihentikan, ” ujar Saut Situmorang, Senin (29/12/2025).

Saut menekankan bahwa KPK memiliki tanggung jawab hukum sekaligus moral untuk memberikan penjelasan yang utuh kepada publik mengenai alasan di balik penerbitan SP3. Kasus ini sebelumnya telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka. Menurutnya, pemberantasan korupsi yang efektif harus selalu didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi masyarakat.

Baca juga: Skandal Korupsi Rp24,6 M, Staf Bank Berinisial MY di Kabupaten Cirebon Resmi Jadi Tersangka

Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penerbitan SP3 dalam kasus ini dapat memicu masalah internal yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas kerja dan citra KPK secara keseluruhan. Saut merasa lembaga KPK harus memikul tanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambilnya.

“KPK harus bertanggung jawab di situ. Dan sekali lagi, pemberantasan korupsi itu ada adigium dia (KPK) harus transparan, dijelaskan ke publik, akuntabel, prosesnya jelas nggak ini, bebas dari conflict of interest, apakah (penanganan kasus ini) sudah bebas dari konflik kepentingan, terus fairness, sudah adil nggak ini dalam pelaksanaannya, ” tegas Saut. (PERS) 

Baca juga: Dua Pejabat Singkawang Parlinggoman dan Witoto Ditahan Kejari Terkait Korupsi HPL Pasir Panjang